INDRAMAYU –
Jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang berganti nama menjadi program sembako bertambah 45.000 KPM.
Penambahan itu karena dampak corona virus disease 2019 (Covid-19). Penerima bantuan tersebut awalnya berjumlah 170.000 KPM. Dengan adanya penambahan itu total KPM menjadi sekira 215.000.
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Indramayu, Dr. H. Marsono, M.Pd melalui Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, Aminah, S.Ag, M.Pd.I mengatakan pergantian nama itu karena ada penambahan nilai dari Rp.110.000 menjadi Rp.150.000 per KPM.
Terhitung Maret hingga Agustus 2020 mendatang naik menjadi Rp.200.000. Kenaikan Rp.50.000 untuk membeli daging, ayam dan ikan.
Menurutnya, pergantian nama dari BPNT menjadi program sembako, karena saat BPNT KPM hanya mendapatkan beras dan telor atau populer di masyarakat disebut rasdog. Sekarang selain rasdog ada penambahan menu bahan pangan nabati seperti tahu, tempe kemudian ditambah ada buah-buahan dan sayur.
“Program sembako digulirkan setiap bulan dan diambil melalui elektronik warung gotong royong (E-Warong) yang ditunjuk BNI,” kata dia Selasa, (05/05/2020).
Tambahan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) bagi 45.000 KKM sambungnya, mulai dibagikan oleh BNI ke para penerima.
“KKS sebagai alat bukti atau kartu ATM untuk mengambil sembako di E- -Warong dan kebutuhan e-warong disuplai oleh suplier,” kata dia.
Aminah berpesan agar KKS tidak diberikan kepada orang lain, tidak boleh dikumpulkan oleh kolektor dan tidak boleh diwakilkan kecuali sakit, itupun hanya diwakilkan kepada keluarganya. “Saat sakit KKS bisa diwakilkan kepada keluarganya,” pesan dia.
Ia tidak menampik dalam program sembako itu ada saja keluhan yang disampaikan KPM, umumnya terkait kualitas beras yang kurang baik. Melihat keluhan itu, pihaknya meminta agar supplier beras menyertakan logo dalam karung beras yang didistribusikan ke e-warong. Hal itu agar saat ada pengaduan pihaknya gampang melacaknya.
“Aduan dari KPM langsung ditindaklanjuti dan langsung diselesaikan,” tandasnya.
Aminah juga sependapat rumah para penerima bantuan social sesuai program yang digulirkan pemerintah diberi label/stiker bertuliskan “keluarga pra sejahtera penerima program sembako” dan program bansos lainnya. Tujuannya selain untuk efek jera juga meminimalisir agar bantuan yang diterimanya tepat sasaran.
Ditambahkan, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Provinsi Jawa Barat untuk penerima di Kabupaten Indramayu sebanyak 6.293 KPM. Dari jumlah tersebut sekira 1.763 penerima NIK-nya tidak valid. Karena tidak valid, dampaknya bantuan social yang di kirim via kantor Pos Indramayu hanya menyasar ke 4.530 KPM.
Menurutnya, karena jumlah penerima dari DTKS Prov. Jawa Barat sangat minim maka diusulkan data baru atau non DTKS. Data non DTKS bersumber dari usulan para kuwu melalui kecamatan kemudian ke Dinsos Indramayu dan setelah direkap jumlahnya mencapai 47.000 KPM. Dari jumlah tersebut setelah divalidasi hanya tersisa 28.000 KPM, sisanya sekira 19.000 KPM dinyatakan tidak valid.
“Karena data 19.000 penerima non DTKS NIK-nya tidak valid maka nama-nama mereka dicoret sebagai calon penerima bantuan,” tambahnya. (Pro/IJnews)
