Next Post
bjb Meriah_HUT RI BI Fast_Specs for Standard BANNER_728x90

Audit BPK Sudah Selesai, DPRD Indramayu Bahas LPP APBD 2021

syaefudin

 

INDRAMAYU

Dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) Kabupaten Indramayu akan membahas laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah ( LPP APBD) 2021.

Hal itu menyusul telah rampungnya audit dari badan pemeriksa keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Barat pada 30 Juni 2022 lalu.

“Hari ini kita telah melakukan konsultasi melalui badan anggaran DPRD Indramayu ke BPK perwakilan provinsi jabar. Dari hasil konsultasi, diperoleh informasi bahwa pemeriksaan keuangan sudah selesai dan direncanakan akan diserahkan kepada pimpinan DPRD Kabupaten Indramayu dan Bupati Indramayu pada Rabu 6 Juli 2022,” kata Ketua DPRD Kabupaten Indramayu, H. Syaefudin, S.H saat dihubungi, Jumat (1/7/2022).

Dalam konsultasi tersebut badan anggaran DPRD Kabupaten Indramayu ditemui Plh Kepala Auditor Wilayah 3 Jawa Barat, Nira Yuliantina di gedung BPK perwakilan Provinsi Jawa Barat.

Terkait dengan belum diserahkannya laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK kepada pimpinan DPRD Kabupaten Indramayu, atas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Indramayu, dikarenakan BPK memperpanjang waktu pemeriksaan selama 16 hari untuk mendalami dan meyakini lagi atas laporan keuangan pemerintah daerah.

“Audit BPK baru selesai akhir Juni lalu, jadi penyerahan baru akan dilakukan pekan depan,” kata dia yang diamini oleh dua anggota badan anggaran DPRD Kabupaten Indramayu, H. Edy Mulyadi dan M. Alam Sukmajaya.

Syaefudin menambahkan, dengan adanya hasil audit BPK tersebut, maka pembahasan LPP APBD Kabupaten Indramayu tahun anggaran 2021 selanjutnya sudah dapat dilampiri dengan LHP BPK.

“Pembahasan antara badan anggaran dan TAPD kabupaten Indramayu yang sudah h dijadwalkan oleh bamus adalah pada 14-27 Juli 2022,” kata dia.

Syaefudin menambahkan, dengan akan diserahkannya laporan LHP dari BPK, mekanisme pembahasan raperda tentang LPP APBD tahun anggaran 202 sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam pasal 194 PP 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah.

Sementara itu, anggota badan anggaran DPRD Kabupaten Indramayu, Dalam, S.H mengatakan rampungnya audit BPK, akan membuat pembahasan LPP APBD 2021 menjadi lebih komprehensif.

“Kita bisa membahas secara detail dengan berpijak pada data hasil audit BPK,” kata dia. (IJews)

indramayujeh

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Newsletter

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.

762ba2bf06f1b06afe05db59024a6990

Recent News