KUNINGAN –
Semua legislator terpilih dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) wajib mengikuti bimbingan teknis (bimtek) di Hambalang, Kabupaten Bogor.
Demikian disampaikan Ketua DPC Partai Gerinda Kabupaten Kuningan, Dede Ismail. Disampaikan Dede, kegiatan bimtek itu sebagai pembekalan kader partai selama menjalankan amanah sebagai anggota dewan.
“Kita rencana akan mengadakan bimtek pada 26 September di Hambalang. Disana kita akan diberi pengarahan oleh Ketum Gerindra Bapak H Prabowo Subianto, semua anggota dewan yang baru terpilih dan dilantik wajib mengikuti pembekalan dari partai,” kata Dede, Rabu (28/8/2019).
Pihaknya menegaskan, pembekalan ini khusus bagi kader partai yang lolos sebagai anggota legislatif. Sehingga selama menjalankan amanah sebagai anggota dewan, kader partai akan selaras dengan arah perjuangan partai.
“Karena saya sudah dua periode mengikuti bimtek untuk anggota dewan terpilih, ada beberapa materi pembahasan mendasar. Bagaimana fungsi anggota terpilih ini sebagai kepanjang-tanganan partai, dapat searah dengan norma partai, visi misi partai, AD/ART partai yang harus dikedepankan,” tandasnya.
Selain itu lanjutnya, termasuk dari program-program yang disampaikan Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto ketika maju di pilpres. Misalnya terkait tentang swasembada pangan, pendidikan, maupun kesehatan agar semua dapat diperjuangkan demi kepentingan rakyat.
“Kita gali potensi bagaimana sebagai kepanjang-tanganan partai ini bisa merealisasikan terhadap masyarakat. Khususnya kepada konstituen di Dapil kita masing-masing,” ujarnya.
Terkait konstelasi Alat Kelengkapan Dewan (AKD) sendiri, Dede meyakini, selama ini terus bersinergis bersama partai lain di lembaga DPRD. Sehingga tak menutup kemungkinan, Gerindra dapat menduduki jabatan strategis pada AKD pada periode nanti.
“Kalau kami yakin, dan selama ini kami bersinergis dengan partai-partai politik semuanya yang ada di lembaga DPRD ini. Apalagi saat ini ada penambahan satu fraksi, saya kira dengan posisi Gerindra ditambah dengan PBB yang bergabung dengan kita menjadi delapan kursi, kita berharap semuanya akan baik-baik saja,” ungkapnya.
Menurutnya, siapapun yang menduduki jabatan strategis pada AKD tidak asal-asalan. Karena melalui sejumlah tahapan dan proses tertentu baik di internal maupun diluar fraksi.
“Toh nanti saat duduk di Alat Kelengkapan Dewan, itu juga melalui proses. Baik itu proses di internal fraksi, proses dalam koalisi bersama teman-teman partai koalisi atau fraksi-fraksi lain, dan proses nanti pembelajaran politik bahwa tidak serta merta orang yang duduk sebagai pimpinan di AKD ini mutlak, karena lembaga ini adalah lembaga kolektif kolegial,” bebernya.
Disinggung soal Pilkada, Ia melihat, hal itu masih terlalu dini untuk dibicarakan. Sekalipun kini memiliki tujuh kursi di parlemen, namun tidak membuat Gerindra menjadi jemawa.
“Itu jangan bicara pilkada, itu masih jauh, kita saja belum dilantik untuk periode tahun ini. Semua orang mempunyai hak untuk dicalonkan dan mencalonkan, ya kalau gak ada yang nyalonin, nanti dampaknya bukan demokrasi. Jadi semua memiliki hak sama, soal tujuh kursi ini menurut pandangan saya hal yang biasa saja. Kalau misalkan kita mendapatkan kursi banyak lalu bertindak arogan, ya itu nanti akan jatuh, sakit nantinya,” pungkasnya. (Andri)
