INDRAMAYU –
Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Kabupaten Indramayu menggelar Rapat Pleno di Hotel Wiwi Perkasa 2 Jalan DI Panjaitan, Indramayu, Sabtu (25/07/2020).
Rapat pleno dimulai pukul 11.00 WIB dan dipimpin Plt Sekretaris DPD II Partai Golkar Indramayu, Hilal Hilmawan dan di hadiri Plt Ketua DPD Partai Golkar Indramayu Aria Girinaya SE AK, Ketua Harian Taufik Hidayat yang juga Plt Bupati Indramayu serta jajaran pengurus DPD Partai Golkar Indramayu.
Dalam rapat pleno, tiga hal dibahas, yakni mempersiapkan Musyawawarah Daerah (Musda), mosi tidak percaya PD Golkar, pemberian sanksi kepada Pimpinan Kecamatan (PK) dan pemberian sanksi kepada para pihak yang menginisiasi dan mengikuti Musda pada 16 Juli 2020.
Kesepakatan forum peserta rapat pleno musda akan di gelar tanggal 9 atau 20 Agustus 2020, yang mana untuk kepastian menunggu persetujuan ketua DPD Golkar Jawa Barat Ade Barkah Surahman.
Rapat pleno kemudian membahas pemberian sanksi kepada para kader yang menginisiasi dan mengikuti Musda. Beberapa opsi sanksi yang dikenakan ialah pemberhentian sebagai anggota, pemberhentian sebagai pengurus dan pemberhentian sebagai pimpinan dan anggota DPRD Indramayu.
“Jadi, sepakat ya, untuk mereka yang menginisiasi dan mengikuti Musda, diberhentikan. Sepakat?,” Tanya pimpinan sidang. “Sepakat,” sahut peserta.
Plt DPD Partai Golkar Indramayu, Aria Girinaya, mengungkapkan sesuai AD/ART Partai Golkar sanksi yang diberikan karena telah melakukan pelanggaran berat diantaranya melanggar keputusan atau kebijakan partai setingkat diatasnya dimana DPD Partai Golkar Jawa Barat secara tertulis sudah melarang dilaksanakannya Musda dan itu di pertegas dengan ketidakhadiran DPD Golkar Jawa Barat pada musda 16 Juli 2020 lalu.
“Surat laranganya itu ada, dan sudah diterima dan sudah di jawab dimana jawabanya tetap melaksanakan musda oleh oknum peserta Musda 16 Juli, andaikan tidak di jawab, DPD Golkar Jawa Barat masih memberikan toleransi dengan alasan ketidaktahuan,” ungkapnya. (IJnews)
