KUNINGAN – Pengunduran diri politisi Partai Gerindra, Deki Zaenal sebagai Anggota DPRD Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, mendapat penolakan dari partainya. Penolakan itu disampaikan secara tegas oleh Ketua DPC Partai Gerindra Kuningan, Dede Ismail.
“Alangkah naif dan bodohnya kalau saya melepas aset partai. Sehingga ditolak oleh kami, saya selaku ketua beserta jajaran pengurus partai,” kata Dede Ismail, Jumat (20/8/2021).
Setelah adanya keputusan mundur dari salah satu anggota fraksinya, Ia langsung mengadakan rapat mendadak di kantor partainya. Bahkan dalam rapat itu pun, Deki Zaenal Mutaqien yang memutuskan untuk mengundurkan diri diundang langsung.
“Kami mengundang yang bersangkutan, kemudian diadakan rapat fraksi. Sekarang juga kita kembali melakukan rapat fraksi, dan saudara Deki Zaenal Mutaqien kita undang lagi terkait dengan pengunduran dirinya,” terangnya.
Ditanya apakah ada persoalan internal kaitan dengan pengunduran diri salah satu kader Partai Gerindra, Ia menegaskan, apabila tidak ada persoalan apapun di internal partai. Bahkan sejauh ini kondisi partai tetap kondusif dan semuanya baik-baik saja.
“Saya tegaskan di internal Partai Gerindra, semuanya kondusif. Tidak ada permasalahan yang terjadi sama sekali,” tandasnya.
Justru alasan pengunduran diri kadernya sebagai anggota dewan, lanjutnya, yakni salah satunya karena banyak aspirasi masyarakat yang diserap oleh Deki Zaenal Mutaqien tidak dapat terealisasi. Hal ini diakibatkan adanya refocusing anggaran dalam penanganan pandemi COVID-19.
“Niat mengundurkan diri saudara Deki Zaenal Mutaqien tidak lain karena kekecewaan. Khususnya terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah terkait penanganan pandemi, yang pada intinya masyarakat merasa belum terserap aspirasinya dari apa yang sudah disampaikan kepada Deki Zaenal Mutaqien,” bebernya.
Menurutnya, jika munculnya rasa kekecewaan itu dianggap wajar apabila banyak aspirasi masyarakat yang diserap setiap anggota dewan tidak bisa terealisasi. Sebab aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat menjadi tanggung jawab moril setiap anggota dewan.
“Ini adalah tugas kita anggota fraksi dari Partai Gerindra memperjuangkan aspirasi. Namun apabila tidak bisa terealisasi karena sesuatu hal, ini karena adanya pengalihan anggaran atau refocusing pada dua tahun anggaran berjalan, kita sama-sama tahu bahwa pemerintah daerah sesuai intruksi Kemendagri dan Menteri Keuangan agar merefocusing anggaran tersebut,” pungkasnya.(*)
