Perjuangan panjang kaum perempuan dalam electoral process tidak berhenti ketika perempuan telah mampu memenuhi kuota 30 persen, serta duduk dilembaga legislative dan eksekutif. Karena banyaknya faktor yang membuat perempuan dan masyarakat harus bersabar menunggu hasil dan prestasi dari wakil mereka dilegislatif dan eksekutif. Karena sampai hari ini perempuan ditingkat desa masih memperjuangkan hak atas pangan, air bersih, pupuk bersubsidi dan hak atas perlindungan dari kekerasan berbasis gender.
Awal tahun 2022, Koalisi Perempuan Indonesia Cabang kabupaten Indramayu melakukan assessment terkait persoalan perempuan dan anak remaja ditingkat desa dalam kurun satu tahun sejak Bupati dan wakil Bupati Indramayu dilantik pada tanggal 26 Februari 2021, persoalan yang kami temukan adalah persoalan pemberdayaan ekonomi, ketersedian air bersih untuk masyarakat pesisir, persoalan kekerasan terhadap perempuan dan perkawinan anak, kelangkaan pupuk bersubsidi, dan bantuan social.
Adapun hasil assesmentnya adalah :
1. Pemberdayaan Ekonomi tidak menyasar kesemua masyarakat desa.
Padahal Bupati telah melaunching program unggulan, yaitu PE-RI atau Perempuan Berdikari, yang tujuannya untuk pemberdayaan ekonomi untuk perempuan kabupaten Indramayu, tapi sudah setahun program Pe-Ri belum dirasakan manfaatnya. Programnya masih sebatas seremonial ditingkat balai desa saja, setelah selesai program tidak ada keberlanjutan. Kemudian program Kruwcil ( kredit usaha warung kecil) yang merupakan program pemberian kredit atau bantuan usaha kepada warung kecil dan pelaku UMKM juga masih belum terinformasikan sampai ketingkat desa.
2. Pasokan air bersih belum merata dan tidak layak konsumsi ( keruh).
Setelah melakukan assessment di daerah pesisir, pasokan air PDAM di daerah pesisir tidak mencukupi kebutuhan dasar, karena air PDAM mengalir hanya malem hari saja, seharusnya digunakan untuk waktu istirahat tapi harus mengisi air, terkadang air juga keruh atau tidak layak pakai. Bahkan air tidak mengalir sama sekali. Ketika pasokan air bersih yang disediakan oleh PDAM Kabupaten Indramayu kurang atau bahkan tidak layak konsumsi, maka akan berdampak pada kesehatan masyarakat Indramayu, dan yang paling rentan adalah perempuan, karena kebutuhan air perempuan dua kali lipat dari kebutuhan laki-laki. Misalnya ketika perempuan mengalami menstruasi dan persalinan, dibutuhkan air yang sangat banyak.
3. Kekerasan terhadap permpuan dan perkawinan anak. Kekerasan terhadap perempuan dan perkawinan anak merupakan fenomena gunung es. Dimana angka kasus kekerasan terhadap perempuan dan perkawinan anak jauh lebih tinggi dibandingkan dengan apa yang digambarkan didata kasus. Peningkatan angka kekerasan terhadap perempuan dan perkawinan anak menunjukan belum adanya perlindungan yang adil gender. Kekerasan terhadap perempuan dan perkawinan anak akan berdampak buruk pada kesehatan mental perempuan dan tumbuh kembang anak perempuan, serta akan mengalami trauma selama hidupnya.
Pemerintah Kabupaten Indramayu sudah mempunyai kebijakan yang terkait perlindungan bagi perempuan dan anak, yaitu Peraturan daerah kabupaten Indramayu nomor 18 tahun 2012 tentang pencegahan, perlindungan dan pemulihan perempuan dan anak sebagai korban tindak kekerasan dikabupaten Indramayu dan Peraturan daerah kabupaten Indramayu no. 6 tahun 2019 tentang penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak. Tapi persoalan kekerasan terhadap perempuan dan anak sampai hari ini masih sering terjadi dan belum ada upaya konkrit terkait implementasi dari peraturan daerah tersebut. Data kasus kekerasan seksual yang tercatat Koalisi Perempuan Indonesia Cabang Kabupaten Indramayu melalui hotline Yayasan selendang Puan Dharma Ayu per Juli 2021 – januari 2022, sebanyak 10 kasus kekerasan seksual, 4 yang lapor ke PPA Polres, 6 kasus yang tidak lapor. Data kasus perkawinan anak tahun 2021 yang tercatat di 5 desa sebanyak 6 kasus perkawinan anak. Pusat Informasi Konseling Mahasiswa Universitas Wiralodra Kabupaten Indramayu telah melakukan survai terkait buliying, mental ilness dan hubungan seks pra nikah, bahwa hasil survai dari 201 mahasiswa, pernah mengalami buliying sekitar 36,3 %, mental ilnes 88,1 % dan hubungan seks pra nikah 6 %.
Perempuan Indramayu dan remaja masih belum bisa mengakses layanan pengaduan kasus baik fisik maupun psikis, sehingga banyak kasus yang tidak sampai terlaporkan, juga kebutuhan pemulihan trauma dan hak atas pendidikan dan kesehatan bagi korban kekerasan seksual dan perkawinan anak juga masih belum tersedia oleh pemerintah kabupaten Indramayu. Sehingga sesuai data dari Pikma Unwir, anak remaja ketika mengalami kekrasan baik fisik maupun psikis cenderung mengalami kesehatan mental. Sementara lembaga layanan konseling bagi remaja yang disediakan oleh pemerintah belum tersedia.
4. Pupuk bersubsidi sulit diakses oleh perempuan petani
Persoalan pupuk dirasakan oleh Kelompok kepentingan perempuan petani Koalisi perempuan Indonesia Cabang Kabupaten Indramayu. Karena pupuk bersubsidi jumlahnya sangat terbatas dan tidak bisa dijangkau oleh perempuan petani, dan yang mendapatkan pupuk bersubsidi hanya yang bisa mengakses dan kenal dengan kelompok tani. Tetapi ketika tidak ada kedekatan, perempuan petani sulit untuk mengakses pupuk bersubsidi.
5. Dana bantuan sosial yang tidak tepat sasaran.
Penyaluaran bantuan sosial (bansos) untuk penanganan dampak pandemic covid 19 masih belum tepat sasaran, karena masih banyak yang tidak mendapatkan bantuan social, padahal kami sudah melaporkan ke pihak desa tapi tetap belum ada tindak lanjut dari pihak desa. Bantuan Pangan Non Tunai ( BPNT), yang seharusnya mengakomodir pedagang kecil juga malah cenderung merugikan pedagang kecil. Karena yang memasok bantuan adalah para agen yang mempunyai modal besar, dan ketika bantuan bergulir para pedagang kecil sepi pembeli, juga harga kebutuhan pokok melambung tinggi. Sehingga pedagang kecil kesulitan untuk menjualnya.
6. Banjir rob berdampak pada ekonomi perempuan nelayan pesisir.
Dalam waktu dua tahun, persoalan banjir rob belum ada upaya yang dilakukan oleh pemerintah terkait penyelesaiannya. Karena sampai hari ini perempuan nelayan mengalami dampak langsung dari banjir rob, salah satunya terkait dengan persoalan ekonomi.
Melihat persoalan diatas, sebagai organisasi massa dan gerakan yang peduli pada penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta mewujudkan keadilan dan demokrasi bagi semua, Koalisi perempuan Indonesia cabang Kabupaten Indramayu, Mendorong Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu untuk melakukan fungsi pengawasan , Pengangagaran, dan legislasi terkait :
1. Program PE-RI ( Perempuan Berdikari ) dan Program Kruwcil, karena sudah satu tahun digulirkan tapi belum dirasakan kebermanfatannya oleh semua perempuan Indramayu.
2. Perusahaan Daerah Air Minum ( PDAM ) Kabupaten Indramayu, terkait ketersediaan pasokan air bersih untuk masyarakat Indramayu, hendaknya merata terutama di wilayah pesisir Indramayu.
3. Implementasi Peraturan daerah kabupaten Indramayu nomor 18 tahun 2012 tentang pencegahan, perlindungan dan pemulihan perempuan dan anak sebagai korban tindak kekerasan dikabupaten Indramayu dan Peraturan daerah kabupaten Indramayu no. 6 tahun 2019 tentang penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak. Perlu adanya lembaga layanan pengaduan dan konseling yang ramah bagi perempuan dan anak remaja dikabupaten Indramayu,
4. Memastikan ketersediaan pupuk bersubsidi bagi semua petani dikabupaten Indramayu, tanpa melihat kedekatan, latar belakang social ataupun golongan tertentu. Mengingat sekarang sudah mulai musim tanam padi, kebutuhan pupuk sangat diperlukan oleh petani padi.
5. Pemerintah daerah hendaknya melakukan investigasi dan evaluasi terkait penerima bantuan social, sehingga tepat sasaran.
Penulis : Dina Meliyanih
Sekretaris Cabang KPI Indramayu
