CIREBON –
Penyebaran berita hoaks atau bohong kian masif dan memprihatinkan. Kemudahan mengakses internet di tengah masyarakat membuat kabar hoaks dengan mudahnya pula meluas.
Dampak buruk dari berita hoaks tidak dapat dipandang sebelah mata, persatuan dan kesatuan bangsa jadi taruhannya. Tanpa ada literasi dan edukasi yang kuat mustahil penyebaran berita hoaks dapat dibendung, minimal mengurangi penetrasinya.
Untuk itu, anggota Komisi I DPR RI, Dave Akbarsyah Fikarno dan jajarannya tidak pernah berhenti melakukan sosialisasi menangkal berita hoaks. Sasarannya pun beragam baik dari komunitas, perorangan, perusahaan, organisasi kepemudaan, dan lainnya.
Dave mengatakan, masyarakat memiliki hak mendapakan informasi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Namun, yang terjadi sekarang adalah hal yang sebaliknya. Masyarakat menurutnya cenderung lebih banyak ‘dihantam’ berita bohong.
“Sosialisasi menangkal berita hoaks sangat penting. Komunikasi dan sosialisasi bisa dilakukan di sekolah-sekolah, dari desa ke desa atau dari komunitas ke komunitas lainnya,” Sabtu (16/2/2019).
Menurutnya, sosialisasi yang ringan dan sederhana sangat efektif untuk memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai dampak buruk berita bohong.
“Masyarakat kadang sulit untuk membedakan mana berita bohong mana yang benar. Melalui edukasi yang benar dan terarah, sedikit demi sedikit akan tumbuh kesadaran dan pengertian di tengah masyarakat,” ujarnya.
Saat ini, DPR RI khususnya Komisi I berkomitmen untuk memerangi segala bentuk berita bohong. Salah satunya dengan menggandeng Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) untuk memblokir situs yang terindikasi dan terbukti menyebarkan berita bohong.
“Intinya Komisi I sendiri, salah satunya ditugasi untuk menyebarkan berita-berita yang benar agar kita bisa mawas diri dalam hal penanggulangan,” pungkasnya.
Sementara, Staf Ahli dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) Gun Gun Siswandi mengatakan, untuk memberantas berita hoaks harus bersama-sama melawan, dan menurutnya bukan hanya pemerintah yang bergerak.
“Jadi, semua elemen, komunitas dan lain sebagainya harus saling bahu-membahu membantu agar berita hoaks atau bohong ini tidak menyebar ke yang lainnya,” ungkapnya. (Juan)
