CIREBON – DPRD Kota Cirebon meminta agar Perumda Air Minum Tirta Giri Nata mampu menekan tingkat kebocoran dan bisa lebih efesien dalam mengolah perusahaan.
Saat ini tingkat kebocoran air pada Perumda Air Minum Tirta Guru Nata sekitar 30 persen dari total produksi.
“Kalau saya lihat dari angka-angka ini memang kurang efesien. Masih ada kebocoran air 30 persen lebih,” kata Ketua Komisi II DPRD Kota Cirebon, Watid Sahriar saat rapat bersama Perumda Air Minum Giri Nata di ruang Serbaguna, Rabu (12/1/2022).
Dari data yang disampaikan Perumda Tirta Giri Nata saat rapat menyebutkan, produksi air pada rencana kerja dan anggaran perusahaan (RKAP) tahun ini mencapai 30.100.000 meter kubik. Tahun sebelumnya, produksi air mencapai 29.100.000 meter kubik.
Tingkat kebocoran pada tahun 2021 mencapai 8.436.063 meter kubik. Sedangkan tahun ini diprediksi tingkat kebocoran mencapai 8.466.000 meter kubik.
Watid menyarankan agar Perumda Air Minum Giri Nata lebih baik fokus pada penanganan tingkat kebocoran. Ketimbang berencana untuk meningkatkan produksi air.
Terlebih lagi, lanjut Watid, Perumda Air Minum Giri Nata memprediksi adanya penurunan pelanggan pada tahun ini.
“Kalau prediksinya turun, ya jangan meningkatkan produksi. Karena produksi itu membutuhkan biaya,” kata Watid.
Sementara itu, Direktur Perumda Air Tirta Giri Nata, Sopyan Satari mengatakan, penanganan kebocoran air merupakan salah satu dari sembilan poin dalam RKAP 2022. Sopyan mengatakan tahun ini penanganan kebocoran menggunakan pola distrik meter air (DMA).
“DMA ini dibikin zona setiap wilayahnya. Sekarang itu zonanya ada Majasem, Perumnas Gunung, dan Burung. Dari sistem ini kita pasang meter induk dan pelanggan, kemudian kita bandingkan,” katanya.
“Tingkat kebocoran sekarang sekitar 30 persen dari total produksi. Banyaknya pipa distribusi dan transmisi yang harus direvitalisasi merupakan penyebab kehilangan air,” tambahnya.
Selain soal kebocoran, dalam RKAP yang disampaikan Perumda Air Minum Tirta Giri Nata juga menargetkan peningkatan pelanggan. Namun, Sopyan tak menampik hal tersebut tak akan mudah. Sebab, pandemi Covid-19 berimbas pada penggunaan air.
“Kemudian masalah tarif juga penting, karena sejak 2012 tidak ada kenaikan tarif. Kita menunggu peraturan gubernur mengenai tarif batas atas dan bawah,” katanya. (*)
