MAJALENGKA –
Pembangunan asrama haji untuk embarkasi haji penerbangan melalui BIJB masih menyisakan polemik. Kendati sudah ada putusan dari Kementerian Agama yang menyetujui dibangun di Kabupaten Indramayu, tapi pro dan kontra terus bergulir.
Bupati Majalengka, Karna Sobahi menilai Bupati dan elemen masyarakat Indramayu telah salah persepsi atas ucapan Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruhzanul Ulum saat meninjau Islamic Center Majalengka yang ditawarkan menjadi asrama haji sementara untuk pemberangkatan haji perdana dari BIJB.
“Itu kan menjawab pernyataan Pak Wagub beberapa waktu lalu, kalau menurut saya orang Indramayu salah persepsi. Karena Wagub tidak menyatakan pembangunan asrama haji harus di Majalengka. Wagub hanya bilang pengasramaan haji tahun ini cocok di Islamic Center Majalengka jika dibandingkan dengan di Cirebon,” ujar Karna Sobahi seusai acara di Dinas Pendidikan, Senin (20/5/2019).
Menurut Karna, informasi dari kementerian saat rapat memang pembangunan asrama haji sudah ada MoU antara Kemenag dan Pemkab Indramayu karena pada saat ditawarkan ke Kabupaten Majalengka, Pemkab Majalengka belum menyediakan lahan pembangunannya. Pemkab Majalengka kemudian mendapatkan tawaran tanah hibah yang sebelumnya akan dibangun Madrasah Aliyah berbasis cendikia yang tidak jadi dibangun.
“Dulu kita ditawari pada masa Bupati Sutrisno (Bupati Majalengka periode sebelumnya), namun Pemda tidak bersedia menghibahkan tanah lalu kementerian ditawari oleh Pemda Indramayu karena katanya kompensasi pembangunan madrasah cendikia yang tidak jadi. Begitu historisnya,” ujar Karna Sobahi.
Namun ketika ditanya peluang asrama haji dibangun di Majalengka, pihaknya menyebutkan masih ada celah karena asrama haji belum dibangun. Sebab kebijakan itu selalu beriringan dengan perubahan politis dan kajian-kajian teknis.
“Oh celah mah terbuka, bisa saja dengan langkah politis karena asrama haji belum berdiri,” tukas Bupati Majalengka. (Oki)
