KUNINGAN –
Pemkab Kuningan dalam waktu dekat akan menerbitkan Peraturan Bupati (Perbup) tentang Gerakan Masyarakat Mariksa Kaum Dhuafa dan Pengangguran (Gema Sadulur). Perbup ini dinilai sebagai solusi terhadap persoalan yang muncul secara lintas sektoral.
“Saat ini kita tahap finalisasi, Insya Allah dalam waktu dekat kita akan merampungkan. Perbup ini harus detail dan menjadi bentuk solusi terhadap permasalahan yang muncul, karena lintas sektoral,” kata Sekda Kuningan, Dian Rachmat Yanuar, Rabu (19/6/2019).
Bahkan dalam waktu dekat, pihaknya akan melounching program baru yang disebut Gema Sadulur sebagai salah satu Perbup di masa kepemimpinan Bupati Acep Purnama dan Wakil Bupati M Ridho Suganda.
“Pada Perbup ini kita integrasikan seluruh program yang tersebar di beberapa stake holder, supaya lebih fokus dan lebih terintegrasi. Bahkan dukungan anggaran juga Insya Allah akan lebih besar,” terangnya.
Menurutnya, Gema Sadulur ini sebagai upaya untuk membangkitkan kepedulian masyarakat, pemerintah, swasta dan bukan hanya persoalan bagi pemerintah daerah saja. Namun lebih menitik-beratkan kepada kesadaran kolektif kolegial di seluruh elemen yang terlibat atau para stake holder.
“Kita libatkan langsung masyarakat, kaum bisnis, akademisi, teman pers, dan pemerintah daerah. Jadi persoalan multi sektoral harus ditangani juga secara tersistematis,” katanya.
Dijelaskan, Gema Sadulur nanti programnya tersebar di beberapa dinas. “Misalnya ketika ada janda tua terlantar, kesehatan terganggu, rumahnya hampir rubuh, nanti ada tim reaksi cepat untuk penanganan kasus tersebut,” jelasnya.
“Nah nanti untuk pengobatan ditangani melalui Dinas Kesehatan, tempat tinggalnya ditangani DPRPP, nah terlantarnya itu kenapa, kalau misal ada yang ngurus dari keluarganya tapi pengangguran, nanti kita latih keterampilan melalui Disnakertrans,” ungkapnya menambahkan.
Namun jika tidak ada yang mengurusnya, pihaknya akan bekerjasama dengan pemerintah desa setempat agar diberikan perhatian hingga diberdayakan.
“Kita agak lama merancang ini, karena secara holistik membutuhkan rincian secara detail dari SKPD terkait. Kita tidak bisa penanganan masalah ini ibarat pemadam kebakaran, jadi harus tersistematis, holistik dan datanya harus akurat. Ini program besar dan kegiatan besar, karena melibatkan dari semua stake holder,” pungkasnya. (Andri)
