Rapat paripurna penyampaian laporan hasil pembahasan Tim Perumus LKPJ DPRD Kuningan. Foto: Andre Adryn/IJnews
KUNINGAN – Belanja pegawai di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, masih terbilang tinggi. Dengan kemampuan pendapatan daerah yang hanya mencapai Rp2,773 triliun, hampir separuhnya yakni Rp1,114 triliun dihabiskan untuk belanja pegawai.
Juru Bicara Tim Perumus LKPJ DPRD Kuningan, Saw Tresna Septiani saat memberi laporan, Jumat (30/4/2021), menyampaikan, secara umum pendapatan daerah di tahun 2020 mencapai Rp2,773 triliun. Pendapatan itu meleset dari target Rp2,892 triliun atau hanya terealisasi 95,88%.
“Jika dilihat, kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah masih rendah hanya Rp298 miliar. Kami meminta agar ada pembenahan manajemen pemungutan PAD, kemudian dilakukan pula intensifikasi dan ekstensifikasi PAD sehingga kontribusi PAD ke depan bisa lebih meningkat,” pintanya.
Tak hanya itu, pihaknya juga melihat target Dana Perimbangan belum dapat maksimal dari yang diharapkan sebesar Rp1,694 triliun. Perlu adanya optimalisasi untuk mengurangi ketergantungan terhadap Dana Perimbangan.
“Pemerintah daerah hendaknya bisa terus meningkatkan PAD melalui sumber-sumber penghasil PAD, misalnya pajak daerah, retribusi dan sumber pendapatan lain yang sah. Sehingga target yang telah ditentukan dapat tercapai,” katanya mendesak.
Khusus belanja daerah, lanjut dia, dari target Rp2,948 triliun hanya terealisasi Rp2,795 triliun atau sekitar 94,88%. Jumlah ini dialokasikan untuk belanja tidak langsung Rp1,732 triliun dan belanja langsung Rp1,063 triliun.
“Dari belanja tidak langsung itu, ada sebanyak Rp1,114 triliun diperuntukan untuk belanja pegawai. Kami menyadari tingginya belanja pegawai sehubungan dengan banyaknya jumlah pegawai,” cetusnya.
Namun menurut dia, hal itu tidak dapat dijadikan alasan untuk tidak dilakukan efisiensi anggaran. Sehingga alokasi anggaran untuk kepentingan publik akan lebih besar. “Mohon agar hal tersebut menjadi pertimbangan bagi pemerintah daerah,” tutupnya. (Andre Adryn/IJnews)
