CIREBON –
Pemkot Cirebon harus berjuang keras untuk meningkatkan prestasi dalam pemberantasan korupsi. Itu merujuk pada data yang dimiliki KPK, dari 28 kabupaten dan kota di Jawa Barat, Kota Cirebon berada pada urutan ketiga dari bawah.
Fakta ini muncul dari Monitoring Center of Prevention (MCP) yang menunjukkan pada angka 53%, didasarkan pada tujuh fokus area yang terdiri dari perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, pelayanan terpadu satu pintu, kapabilitas APIP, manajemen aparatur sipil negara (ASN), optimalisasi pendapatan daerah, dan manajemen aset daerah.
Ketua Tim Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) Wilayah Jabar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Tri Budi Rochmanto mengatakan, capaian Kota Cirebon lebih baik dari Kabupaten Cirebon yang berada di urutan terakhir.
“Capaian itu berarti, komitmen pencegahan korupsi di lingkungan Pemkot Cirebon masih rendah,” katanya, Kamis (14/3/2019).
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BPPPPD) Kota Cirebon, M Arief Kurniawan menyatakan, untuk memperbaiki dan meningkatkan prestasi dalam pencegahan korupsi perlu ada perbaikan sistem, karena ada tiga area yang memiliki nilai cukup rendah.
“Yang masih rendah yaitu optimalisasi pendapatan daerah, manajemen ASN, serta pengadaan barang dan jasa,” pungkasnya. (Juan)
