CIREBON – Polemik dualisme kekuasan di Keraton Kasepuhan Cirebon, Jawa Barat, masih memanas. Pemkot Cirebon pun diminta untuk ikut menangani polemik yang terjadi di Keraton Kasepuhan Cirebon.
Sekretaris Daerah Kota Cirebon Agus Mulyadi mengatakan Pemkot Cirebon tak memiliki kewenangan untuk ikut menyelesaikan polemik yang ada di Kasepuhan Cirebon. Pemkot hanya berwenang untuk menjaga bangunan bersejarah dan budaya yang ada di Keraton Kasepuhan.
“Ini masalah keluarga. Jadi, yang perlu disikapi adalah kita ingin agar keraton sebagai simbol budaya bisa dipertahankan,” kata Agus kepada awak media di Balai Kota Cirebon, Jawa Barat, Jumat (20/8/2021).
“Yang kedua polemik yang terjadi tidak berakibat pada gangguan ketertiban dan keamanan masyarakat,” kata Agus menambahkan.
Lebih lanjut, Agus berharap pihak-pihak yang terlibat dalam polemik itu bisa mengedepankan prinsip kekeluargaan. “Ini kan satu keluarga besar. Baiknya selesaikan internal keluarga,” kata Agus.
Sebelumnya, Raden Rahardjo, pria keturunan Sultan Sepuh XI Radja Jamaludin Aluda Tajul Arifin yang sempat membetot perhatian publik dengan menggembok Keraton Kasepuhan Cirebon pada 2020 silam, kini dilantik sebagai Sultan Sepuh Aloeda II. Pelantikan atau jumenengan Rahardjo sebagai sultan digelar tertutup.
Rahardjo dinobatkan sebagai Sultan Sepuh Aloeda II oleh keluarga besarnya. Penobatan Rahardjo sebagai Sultan Sepuh Aloeda II digelar sehari setelah peringatan Hari Kemerdekaa pada Rabu, 18 Agustus 2021.
Penobatan Rahardjo sebagai sultan ini menjadi bukti bahwa polemik yang terjadi atau perebutan takhta di Keraton Kasepuhan Cirebon masih terjadi.
Sebab, saat ini Pangeran Raja Adipati (PRA) Luqman Zulkaedin pada tahun lalu telah dinobatkan sebagai Sultan Sepuh XV Keraton Kasepuhan Cirebon.
Prosesi jumenangan Luqman itu digelar pada 30 Agustus 2020, sebulan setelah ayahnya yakni Sultan Sepuh XIV PRA Arief Natadiningrat mangkat.(*)
