CIREBON –
Ratusan pegiat atau aktivis hak-hak perempuan dan anak di Jawa Barat mendeklarasikan dukungannya terhadap pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) yang saat ini masih digodok DPR RI.
Dukungan tersebut diwujudkan dengan melakukan deklarasi di Pesantren Kebon Jambu Babakan Ciwaringin, Kabupaten Cirebon. Sebanyak 17 organisasi perempuan se-Jawa Barat membubuhkan tandatangan sebagai petisi dukungan pengesahan RUU PKS.
Sekretaris Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Jabar Darwini mengatakan, kegiatan ini bertujuan sebagai upaya mencegah penolakan RUU PKS yang menyebar melalui hoaks dan pemelintiran informasi serta ujaran kebencian (hate speech) yang berseberangan dengan upaya perlindungan suara korban kekerasan seksual, pemenuhan hak asasi manusia dan penghormatan martabat perempuan.
“Justru RUU PKS ini untuk melindungi hak-hak perempuan,” katanya, Senin (4/2/2019).
Menurutnya, penolakan pengesahan RUU P-KS karena adanya miss komunikasi dan kurangnya edukasi terhadap isi dari draft RUU itu sendiri.
“Minimnya literasi media dan pendidikan publik bagi masyarakat untuk dapat membaca naskah RUU dan naskah akademis secara utuh mengakibatkan pergolakan di masyarakat,” ujarnya.
Dia menambahkan, pembuatan naskah akademik dan RUU PKS, baik dari kalangan akademisi, aktivis gerakan perempuan hingga ormas agama. Selain itu, dalam muktamar Muhammadiyah, juga bicara fiqih nir kekerasan. Bahkan, hasil ijtima ulama Majelis Ulama Indonesia juga menekankan pentingnya RUU PKS.
“Basis RUU ini adalah adalah suara para korban kekerasan seksual. Rancangan aturan itu, bertujuan untuk menguatkan harkat dan martabat manusia dan sudah sesuai nilai-nilai dalam Islam, yaitu memuliakan perempuan,” pungkasnya. (Juan)
