KUNINGAN –
Kajian raperda terkait Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) yang baru, diprediksi bakal rampung pada akhir bulan ini. Namun demikian, pembahasan APBD Perubahan TA 2019 rupanya masih menggunakan SOTK lama.
Hal itu terungkap, usai rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kuningan bersama eksekutif mengenai APBD Perubahan TA 2019. Eksekutif dan legislatif sepakat, untuk pembahasan APBD Perubahan masih merujuk pada SOTK yang lama.
“Tadi dewan juga menanyakan, apakah anggaran perubahan ini akan menggunakan SOTK lama atau SOTK baru, sebab tahun 2020 ini dipastikan akan SOTK baru. Tapi kita ada kesepakatan dan kesepemahaman, untuk pembahasan APBD Perubahan 2019 ini tetap menggunakan SOTK lama,” kata Sekda Kuningan Dian Rachmat Yanuar, Senin (29/7/2019).
Hasil rapat itu, pihaknya mendapat saran dari Banggar DPRD, agar SOTK lama tetap dipergunakan hingga akhir tahun anggaran ini.
“Nah untuk tahun 2020, boleh kita melakukan pembahasan dengan menggunakan SOTK baru. Rencana kan 31 Juli ini SOTK baru, tapi tetap disarankan ada pasal peralihan, selambat-lambatnya digunakan enam bulan setelah Perda ini ditetapkan, artinya bisa saja nyebrang sampai Januari, bisa saja,” terangnya.
Terkait mutasi sendiri, Ia tidak bisa menyampaikan banyak hal. Sebab hal itu kewenangan dari pimpinan yang tak lain Bupati Kuningan, Acep Purnama. “Jadi hanya harmonisasi antara SOTK baru dengan pembahasan anggaran murni dan perubahan,” imbuhnya.
Ia berkeyakinan, jika SOTK baru nanti dipastikan ada efisiensi anggaran. “Kalau SOTK baru pasti ada efisiensi, namun untuk nilainya saya belum hitung, tapi yang jelas ada efisiensi baik belanja non urusan, kaitan dengan tunjangan, struktural dan lainnya,” jelasnya.
Ada berapa SKPD yang nanti bakal dipangkas, Ia menyebut, kini masih berproses. “Tapi yang pasti ada pengurangan, ya berkurang antara dua sampai tiga SKPD lah. Karena masih berproses, target 31 Juli mereka (Pansus DPRD) sudah ada keputusan,” pungkasnya. (Andri)
