KUNINGAN –
Bawaslu Kabupaten Kuningan menerima informasi terkait adanya dugaan mobilisasi dukungan ke salah satu calon presiden di Pilpres 2019 maupun Pileg, yang diduga dilakukan oknum ASN Kementrian Agama (Kemenag) Kuningan.
Atas dasar itu, Bawaslu melakukan klarifikasi terhadap Kemenag Kuningan. “Jadi informasinya (dugaan mobilisasi dukungan) itu, informasi-informasi awal yang belum tentu pasti, tapi bisa juga pasti,” kata Ketua Bawaslu Kuningan Ondin Sutarman, Selasa (2/4/2019).
“Makanya kita melakukan pencegahan jangan sampai terjadi ASN Kemenag dilaporkan, karena ditemukan oleh Panwas melakukan penggiringan, kan sampai sekarang belum ada (terbukti),” sambungnya.
Odin mengaku, salah satu pertanyaan yang dilontarkan kepada pihak Kemenag yaitu bagaimana langkah-langkah Kemenag dalam menjaga netralitas ASN pada Pemilu 2019.
“Langkah-langkah Kemenag untuk menjaga netralitas ASN itu sampai sejauh mana, apa yang dilakukan oleh Kemenag. Ternyata Kemenag sudah melakukan penyuluhan-penyuluhan tentang kepemiluan, sekaligus memberi imbauan agar menjaga pemilu ini berjalan demokratis,” sebutnya.
Pihaknya menghimbau, agar ASN Kemenag tidak terafiliasi atau mudah diarahkan oleh salah satu calon baik Pileg maupun Pilpres.
Sementara itu Kepala Kemenag Kuningan, Hanif Hanafi menjamin, bahwa netralitas ASN Kemenag dalam Pemilu akan terus dijaga sesuai dengan regulasi yang ada. “Insya Allah, karena kita ada undang-undang ASN yang mengatakan bahwa PNS itu harus netral,” katanya.
Kedatangan ke Bawaslu sendiri, Hanif mengaku hanya sebatas koordinasi saja. Hasil koordinasi menjadi imbauan bagi ASN maupun pegawai Kemenag agar tidak mudah terpancing dan terprovokasi, sehingga dapat menciptakan kondusifitas daerah dengan baik.
“Ini koordinasi, jadi mendekati Pileg dan Pilpres ini agar disampaikan kepada teman-teman untuk bisa menjaga kondusifitas daerah. Karena jangan sampai, adanya Pileg dan Pilpres ini ada hawa yang kurang bagus lah,” ujarnya.
Adanya informasi dugaan oknum ASN Kemenag memobilisasi dukungan kepada calon tertentu, Hanif menyatakan itu tidak benar. “Tidak ada, itu tidak ada, tidak ada. Gak ada itu, kita netral. Ya makanya kita koordinasi kesini, kita sebagai masyarakat ingin semua berjalan aman dan kondusif,” tutupnya. (Andri)
