CIREBON –
Perkembangan ekonomi di wilayah Ciayumajakuning (Kota/Kabupaten Cirebon, Kuningan, Majalengka, Indramayu) menjadi perhatian tersendiri bagi pemangku kebijakan. Untuk tetap menjaga kestabilan dan meningkatkan potensi ekonomi di wilayah ini, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) bersama Bank Indonesia melaksanakan High Level Meeting (HLM).
Dalam pertemuan tingkat tinggi bersama instansi TPID dan BI merekomendasikan beberapa hal, diantaranya adalah, mendorong kerjasama lintas daerah khususnya di Wilayah III. Salah satu yang menjadi titik berat adalah alih fungsi lahan yang menunjang stok pangan, karena sangat berpengaruh pada kebijakan perekonomian di wilayah yang tengah berkembang ini.
Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Cirebon, M Abdul Majid Ikram mengatakan, pencapaian inflasi Kota Cirebon mewakili wilayah Ciayumajakuning sampai dengan saat ini masih di dalam target inflasi nasional.
“Pencapaian inflasi Kota Cirebon pada bulan Februari 2019 adalah, deflasi -0,16% (mtm), 1,21% (yoy/year of year), 0,04% (ytd/year to day) didorong oleh deflasi volatile food dan administered price. Pencapaian deflasi Kota Cirebon menjadi deflasi yang yang lebih tinggi jika dibanding dengan nasional – 0,08% (mtm/month to month) dan Jawa Barat – 0,05% (mtm),” katanya, Selasa (5/3/2019).
Ia menyatakan, potensi ekonomi di wilayah Ciayumajakuning harus benar-benar dapat diidentifikasi dan dikelola dengan baik oleh masing-masing wilayah. “Ciayumajakuning memiliki potensi dan karakternya masing-masing,” ujarnya.
Selain itu, pihaknya mendorong setiap wilayah saling mendukung dan mengisi kekurangan untuk mewujudkan stabilitas perekonomian bagi masyarakat. “Ini bagaimana masing-masing Kabupaten/Kota dapat saling mengisi kelebihan dan kekurangan terutama komoditas pangan yang menjadi salah satu penyumbang volatile food. Kerja sama antar daerah menjadi hal yang wajib direalisasikan dan terus dikembangkan agar wilayah Ciayumajakuning mampu mempertahankan kestabilan inflasi,” terangnya.
Kestabilan pangan pun menjadi point penting dari pertemuan tersebut, karena alih lahan di Wilayah Ciayumajakuning menunjukkan angka yang mengkhawatirkan. “Fenomena alih fungsi lahan di wilayah Ciayumajakuning perlu segera dibatasi salah satunya melalui Perda yang melindungi lahan-lahan produktif. Bagaimana menjadi supply komoditas pangan agar jangan sampai kekurangan supply,” pungkasnya. (Juan)
