MAJALENGKA –
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Hamdan Zoelva menilai gugatan sengketa Pemilu Legislatif 2019 lebih kompleks dibandingkan sengketa Pileg 2014. Untuk diketahui, MK harus menyelesaikan 350 sengketa Pileg 2019.
Hamdan Zoelva menyatakan, tingkat kompleksitas dalam sidang gugatan Pileg lebih rumit dibandingkan dengan Pilpres. Sebab yang bersengketa maupun materi gugatannya lebih banyak.
“Perkara Pileg lebih rumit dan kompleks, meski tekanan politiknya tidak setegang Pilpres,” ujar Hamdan seusai mengisi stadium general saat pelantikan pengurus Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) cabang Majalengka, Rabu (3/7/2019).
Dikatakan Hamdan, perkara gugatan adalah masalah biasa dalam proses demokrasi dan bisa mengubah hasil Pemilu. Namun pada umumnya apapun hasil yang diputuskan MK, yang penting kedua belah pihak menerima dengan lapang dada.
Menyoroti pelaksanaan Pemilu Serentak 2019, Hamdan menilai skemanya sudah tepat, namun menurutnya sistem yang diterapkan harus bisa lebih sederhana. Dengan sistem Pemilu yang tertutup seperti Pemilu 1999 yang mana pengguna hak pilih hanya memilih partai saja.
Alasan pertama kata dia, sistem yang diterapkan harus sangat sederhana. Kedua, proses rekapitulasi yang lama. Ketiga, sistem yang terbuka tidak menghasilkan wakil rakyat yang lebih baik dari siatem tertutup serta politik uang yang semakin masif.
“Saya mengusulkan ke depan Pemilu tetap diserentakan namun dengan sistem tertutup. Saya kira itu akan lebih sederhana?” Jelasnya.
Selanjutnya kata dia, tidak ada ambang batas atau presidential threshold dalam pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. Sebab di dalam UUD pun tidak menghendaki ada persentase.
Sebab, baik individu maupun maupun gabungan dapat mencalonkan diri menjadi Presiden dan Wakil Presiden. Sehingga tidak menjadikan ketegangan politik terlalu panjang di antara kubu paslon.
“Urusan cebong dan kampret sampai 8 bulan, jika dibebaskan tidak akan begitu. Dan tidak banyak korban akibat tahapan pelaksanaan Pemilu,” jelasnya. (Oki)
