INDRAMAYU –
Imbas pandemi corona virus disease 2019 (COVID-19), Pendataan Keluarga (PK) 2020 diundur. Pengunduran jadwal itu karena sarana dan prasarana PK dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) belum siap. PK kemungkinan dilaksanakan pada 2021.
Kepala Dinas Pengendalian Pendudukdan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Indramayu, Dra. Tri Nani Rokhaeningsih, MM mengatakan PK 2020 awalnya akan dilakukan pada semester pertama 2020 namun karena mewabahnya COVID-19 maka pelaksanaannya kemungkinan diundur pada 2021. Sumber anggaran PK dari BKKBN. “Untuk hari H PK 2021 kami belum tahu pasti. Langkah selanjutnya kami menunggu instruksi dari BKKBN,” kata dia dikantornya, Selasa, (16/06/2020).
Menurutnya, PK di Indramayu awalnya akan dimajukan dan keinginan itu dibolehkan oleh BKKBN namun karena ketidaksiapan sarana dan prasana maka PK terpaksa diundur. Sarana dan prasarana diantaranya pengadaan blangko-blangko, pelatihan para pendata karena para pendata sebelum bekerja harus diberi pemahaman bagaiamana informasi teknis mendata dan pendataan melalui aplikasi khusus di smartphone.
“BKKBN membolehkan pelaksanaan PK dilakukan sebelum masa pandemi COVID-19, hanya saja sarana dan prasarananya diserahkan ke daerah, bukan tanggung jawab BKKBN. Karena diserahkan ke daerah, kami tidak siap,” ujarnya.
Sementara tujuan dari PK itu sambung dia adalah untuk mencari data keluarga yang ada di Kabupaten Indramayu secara mikro atau membuat basis data keluarga di Indramayu bagi Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) di Indonesia termasuk didalamnya di Kota Mangga.
“PK menghasilkan data keluarga dan individu by name by address yang menjadi sasaran intervensi program yang dapat ditelusuri dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa, sampai dengan tingkat RW/RT bahkan keluarga sebagai unit analisis terkecil,” kata Nani mengutip keterangan pers Kepala BKKBN, Hasto Wardoyo.
Disebutkan dalam PK itu diantaranya akan didata berapa pasangan subur yang ber KB dan belum. Berapa yang memakai alat kontrasepsi IUD, inplan dan lainnya.
“Dalam Pendataan Keluarga nanti kami melibatkan mitra-mitra atau sukarelawan yang ada di tiap desa/kelurahan seperti kader Pos KB, kader Kelompok Bina Keluarga Sejahtera dan relawan desa lainnya,” sebut dia.
Karena PK menggunakan aplikasi di smartphone kata dia, maka relawan yang dilibatkan dalam pendataan tersebut tentunya mereka yang sudah memiliki smartphone saja. Alasannya karena tidak ada anggaran untuk pengadaan smarphonenya.
Tri Nani Rokhaeningsih menambahkan meski PK melibatkan tenaga sukarelawan namun hasilnya insya Allah valid, pasalnya petugas pendata diambil dari kader di tiap-tiap desa kelurahan sehingga mereka lebih paham terkait kondisi daerah sendiri di tingkat RT/RW.
“Setelah dilakukan PK diharapkan akan menghasilkan data yang benar dan valid tentang keluarga di Indramayu,” tambahnya. (Pro/IJnews)
