CIREBON –
KPK meminta masyarakat tidak memberikan peluang atau kesempatan bagi yang berkepentingan untuk melakukan tindak pidana korupsi.
Sebab, pencegahan dan pemberantasan korupsi dapat berjalan efektif jika ada sinergi yang kuat antara pemangku kebijakan dan masyarakat. Keduanya berperan penting, karena memiliki keterkaitan yang sangat erat.
Hal ini diungkapkan Ketua Tim Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) Wilayah Jabar KPK, Tri Budi Rochmanto. Dia mengingatkan masyarakat tidak mengkondisikan pejabat dalam hal kepentingan apapun, dan pejabat diminta memiliki mental kuat dalam menjalankan amanah masyarakat.
Budi mengatakan, praktek suap-menyuap dalam berbagai kesempatan akan membuat korupsi semakin subur di Indonesia. “Situasi itu berpotensi terjadi dalam penyampaian aspirasi ketika pejabat berkesempatan bertemu masyarakat,” katanya, Selasa (19/3/2019).
Pejabat pun, diminta agar tetap berpegang teguh pada tugas pokok dan fungsinya dalam melayani masyarakat jangan mengambil kesempatan dalam kesempitan. “Memimpin adalah menderita, bukan memupuk harta. Kalau mau kaya, jangan jadi pejabat atau aparatur sipil negara (ASN), jadilah pengusaha,” ujarnya.
Ia mengungkapkan, praktik penyuapan merupakan kasus terbanyak yang terdata KPK per 31 Desember 2018. Penyuapan merupakan ‘primadona’ bagi pelaku korupsi.
“Khusus di pemerintahan, area potensi korupsi terjadi pada proses penyusunan dan pengalokasian APBN maupun APBD. Dalam hal ini, dia menekankan, tahapan hibah bansos yang harus terbuka,” ungkapnya.
Tri menambahkan, kurangnya literasi dan kesadaran akan dampak buruk korupsi menjadi tantangan tersendiri bagi pihaknya. “Rendahnya literasi menyebabkan angka korupsi masih tinggi,” pungkasnya. (Juan)
