KUNINGAN –
Akibat terdesak aturan yang mengharuskan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) segera disahkan setelah 6 bulan dilantik, akhirnya pembahasan Raperda RPJMD dikebut.
Bahkan, seluruh tahapan persidangan dilakukan sekaligus di hari yang sama, mulai dari penyampaian nota pengantar Raperda RPJMD, penyampaian Pandangan Umum (PU) Fraksi terkait Raperda RPJMD, Jawaban Bupati terkait PU Fraksi, hingga pembentukan Pansus Raperda RPJMD.
“Sikap kami dari Fraksi PDI Perjuangan bahwa pembahasan ini segera dituntaskan dan tahapan tetap harus dilakukan. Persoalan nanti setelah shalat Jumatan dilanjutkan untuk PU Fraksi, lalu Jawaban Bupati dan dilanjut pembentukan Pansus pada sore hari, ya itu tidak ada persoalan yang penting tahapan dilakukan, sebab ini menyangkut produk hukum,” kata Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Nuzul Rachdy saat menyampaikan interupsi di sela-sela sidang paripurna di Gedung DPRD Kuningan, Jumat (17/5/2019).
Dirinya menilai, tahapan persidangan tetap dilakukan sebagai salah satu produk hukum dalam tata tertib DPRD Kabupaten Kuningan. Hal itu menjadi dasar yang wajib dilaksanakan, walaupun dilakukan dalam satu waktu di hari yang sama.
Tak jauh berbeda disampaikan Ketua Fraksi Golkar, Saw Tresna Septiani. Diharapkan agar pembahasan ini sesuai target, sehingga membawa Kabupaten Kuningan kedepan lebih baik. “Sejalan dengan usulan Fraksi PDIP, bahwa sesuai Tata Tertib DPRD bahwa tahapan harus dilakukan yakni Pandangan Umum Fraksi dilanjutkan Jawaban Bupati. Kami mengusulkan, bagaimana kalau memang harus ada Pandangan Umum Fraksi itu bersifat kolektif dengan pembahasan dari para ketua fraksi,” ujarnya.
Sementara itu Bupati Kuningan, Acep Purnama menuturkan, ada lima misi pembangunan daerah dalam mensukseskan visi Kuningan Maju (Makmur, Agamis, Pinunjul) berbasis Desa tahun 2023. “Kita ingin membangun tata kelola pemerintahan daerah yang professional, efektif, demokratis dan terpercaya dengan jiwa kepemimpinan Nu Sajati. Mewujudkan masyarakat Kuningan Nu Sajati dalam kehidupan beragama dan bernegara dalam bingkai kebangsaan dan kebhinekaan,” sebutnya.
Selain itu lanjutnya, poin selanjutnya yakni mewujudkan manajemen layanan pendidikan, kesehatan yang merata, adil, berkualitas, dan berkelanjutan dalam menciptakan sumberdaya manusia Nu Sajati.
“Lalu mewujudkan pembangunan kawasan perdesaan berbasis pertanian, wisata, budaya, dan potensi lokal untuk mempercepat pertumbuhan serta pemerataan ekonomi rakyat. Terakhir mewujudkan pemerataan infrastruktur untuk mendorong investasi dan penciptaan lapangan kerja dalam lingkungan yang lestari,” pungkasnya. (Andri)
