MAJALENGKA –
Pemkab Majalengka diperingatkan oleh pemerintah pusat karena masih banyaknya organisasi perangkat daerah (OPD) yang perlu dibenahi supaya programnya sinkron dengan Pemprov Jawa Barat maupun pusat.
Mendagri Tjahjo Kumolo di Hari Jadi Damkar ke-100 dalam sambutannya yang dibacakan Bupati Majalengka selaku Inspektur Upacara menyebutkan bahwa dinas pemadam kebakaran (damkar) Kabupaten Majalengka sudah seharusnya berdiri sendiri. Untuk diketahui di Kabupaten Majalengka Damkar masih menjadi bagian dari Satpol PP.
“Iya, (Damkar) harus berdiri di dinas sendiri, tidak boleh ada di dinas lain. Ini kan kebijakan Mendagri yang harus kita ikuti. Oleh karena itu, dalam evaluasi struktur OPD, kita mau tidak mau (harus ikuti), karena ini instruksi,” kata Bupati Majalengka Karna Sobahi seusai upacara, Senin (1/4/2019) kemarin.
Selain damkar, masih ada beberapa OPD lain yang tatanan strukturalnya terkesan ambigu seperti Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian adalah salah satu dinas yang dinilai perlu pembenahan.
“Ini lagi dikaji di bagian organisasi, Dinas-dinas yang tidak nyambung kan banyak, atau Kabag. Masak iya di kita ada Kabag Sarana, Tanah, dan Keuangan (Bagian Sarana dan Pertanahan, Setda). Tidak ada di Indonesia tuh Kabag Sarana, Tanah, dan Keuangan,” ujarnya.
Dikatakan Karna, banyak yang harus plot lagi. Seperri ada Kasi, ada Kabid yang tidak nyambung dengan di pusat.
“Di kita, ada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian, sedangkan di sana (pusat) dua kementerian kan, ada Kementerian Tenaga Kerja, ada Kementerian Perindustrian. Kita petakan saja, demi perbaikan kok. Bukan berarti kita tidak menggunakan yang dulu. Selama itu relevan perbaikannya, saya selalu mempersiapkan kepada teman-teman,” ujar Karna.
Dia menjelaskan, jika kajian telah selesai dilakukan, proses perubahan kemungkinan dilakukan serempak. “Nanti pejabat juga dipetakan lagi,” tuntasnya. (Oki)
