INDRAMAYU
Dalam upaya mendorong percepatan dan perluasan digitalisasi daerah serta jelang pelaksanaan survey Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), Bank Indonesia bersama dengan Kementerian Koordinasi Perekonomian, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Komunikasi dan Informatika menggelar webinar Refreshment Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) Semester I tahun 2023.
Acara yang berlangsung selama 2 hari mulai dari tanggal 30 hingga 31 Mei 2023 tersebut turut diikuti Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indramayu melalui Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Indramayu, Rinto Waluyo, Kepala Bagian Perekonomian Setda Indramayu, Iing Kuswara, Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Indramayu, Woni Dwinanto, serta perwakilan OPD di lingkungan Pemkab Indramayu di Indramayu Command Center (ICC), Selasa (30/5/2023).
Dalam sambutannya, Plt. Deputi Bidang Korodinasi Ekonomi Makro dan Keuangan yang sekaligus Ketua Pelaksana Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (Satgas P2DD), Ferry Irawan menerangkan, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi tahun 2023 sebesar 5,3 persen dan diharapkan dapat terus meningkat.
Peningkatan pertumbuhan ekonomi tersebut harus terus didorong salah satunya melalui transformasi ekonomi, dimana salah satu aspek yang berpengaruh dalam transformasi tersebut adalah transformasi digital.
Penerapan digitalisasi di daerah termasuk diantaranya dalam transaksi keuangan daerah dapat berdampak positif dalam pendapatan daerah sekaligus serta pengelolaan ekonomi dan keuangan daerah seperti meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah juga optimalisasi pendapatan dan realisasi belanja daerah di masa krisis berdasarkan IETPD.
“Melalui TP2DD kita lakukan akselerasi digitalisasi transaksi keuangan pemerintah daerah salah satunya untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Digitalisasi menjadi solusi nyata dalam meningkatkan PAD baik dari sisi pajak maupun retribusi daerah,” ungkapnya.
Selain Itu hal serupa juga diungkapkan Direktur Bank Indonesia Kantor Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta, Budiharto Setyawan. Dirinya menyampaikan, Bank Indonesia telah memiliki Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025 (BSPI 2025) dimana salah satu visinya adalah mendukung integrasi ekonomi dan keuangan digital nasional.
Dengan adanya integrasi ekonomi dan keuangan digital nasional, implementasi ETPD yang merupakan upaya untuk mengubah transaksi pendapatan dan belanja pemerintah daerah dari tunai menjadi nontunai berbasis digital menjadi sangat mungkin untuk dilakukan.
Lebih lanjut diterangkan Budiharto, penerapan ETPD tersebut dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang kuat, seimbang, inklusif serta berkelanjutan. Tak hanya itu melalui sistem ini, pemerintah daerah juga didorong untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan publik, transparansi tata Kelola, pendapatan asli daerah, serta kesehatan fiskal daerah.
“BI sendiri melalui BSPI 2025 terus melakukan percepatan digitalisasi di bidang keuangan termasuk dalam transaksi keuangan pemerintah daerah. Adapun fokus jangan pendek hingga menengah nasional pada digitalisasi keuangan diantaranya adalah digitalisasi bansos, championship/inovasi ETPD/Roadmap ETPD, serta digitalisasi Moda dan Ekosistem Transportasi termasuk jalan tol,” terangnya.
Dalam kesempatan yang sama, Sekda Kabupaten Indramayu, Rinto Waluyo menyambut baik dengan adanya transformasi tersebut. Menurutnya, di era digital yang sangat pesat ini transformasi diperlukan guna terus beradaptasi dengan zaman yang terus berkembang, juga pelaksanaan pemerintahan dalam transaksi keuangan juga turut termasuk di dalamnya.
“Ini terobosan yang sangat bagus ya, karena zaman sekarang ini apa-apa serba digital, tidak hanya informasi, transaksi keuangan pun sudah banyak yang digital, maka mau tidak mau untuk mengikuti perkembangan tren yang ada kita harus beradaptasi. Karena bila terus menerus dengan cara yang ada tanpa inovasi makan akan ketinggalan dan mungkin berpengaruh pada efektifitasnya,” pungkasnya. (Bakrudin/IJ News)
