KUNINGAN – Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, menilai penanganan pandemi COVID-19 di Kuningan tidak maksimal. Hal ini terlihat, dari berbagai koordinasi dan komunikasi antar pemegang kebijakan yang belum selaras.
Selain itu, beberapa kebijakan pemerintah juga dianggap belum berpihak pada upaya dalam penanganan COVID-19.
“Keberpihakan anggaran belum berpihak untuk COVID-19, pemda hanya fokus pada refocusing anggaran. Padahal anggaran yang ada belum terserap maksimal, beberapa SKPD juga belum terlibat nyata dalam penanganan wabah ini,” kata Sekjen ICMI Orda Kuningan, Dede Awaludin, Selasa (10/8/2021).
Menurutnya, ada banyak yang bisa dilakukan pemerintah beserta jajaran dibawahnya. Salah satu contoh keberpihakan paling nyata bisa dilakukan dengan cara mengubah belanja di dinas-dinas.
“Jika dulu makan minum dan belanja-belanja lain dilakukan ke korporasi, sekarang coba dialihkan ke para UMKM. Dana itu pasti sudah ada, rapat-rapat dinas konsumsinya sekali kali kupat tahu, serabi atau bakso dari tukang bakso keliling,” saran Delon, sapaan akrab Dede Awaludin.
Dalam rapat ICMI Orda Kabupaten Kuningan yang dihadiri sejumlah pengurus, lanjutnya, menyoroti pula buruknya koordinasi dan komunikasi para pejabat di Kabupaten Kuningan.
“Jajaran dinas dan SKPD lain tidak punya program jelas soal penanganan COVID-19. Jika rapat pun yang kami tahu hanya sekedar memenuhi undangan dan absensinya saja, kita belum mendengar ada jajaran Pemda Kuningan yang punya kreativitas sendiri,” tandasnya.
Ke depan, kata Delon, ICMI Orda Kabupaten Kuningan berharap agar Pemda Kabupaten Kuningan lebih fokus dalam penanganan COVID-19. Selain lebih fokus, penanganan COVID-19 juga tidak lagi parsial.
“Sekarang masyarakat secara mandiri saling bantu para korban COVID-19. Pemerintah seperti tidak hadir dan tidak fokus, pemerintah idealnya hadir dalam pemberian suplemen hingga vitamin, ini kan tidak terjadi,” tutupnya. (*)
