MAJALENGKA –
Salah satu janji politik Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Pemilu 2019 adalah merealisasikan SIM seumur hidup dan penghapusan pajak kendaraan. Wacana PKS ini menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat.
Terutama di kalangan masyarakat menengah ke bawah. Ada yang setuju, ada juga yang menganggapnya sebagai janji politik yang mengada-ada. Seperti diungkapkan sejumlah warga di wilayah Kecamatan Palasah, Jatiwangi dan Sumberjaya, Kabupaten Majalengka.
Mereka merespons wacana tersebut terlalu muluk. Bahkan, meski mereka berada di tataran kelas rendah, mereka menilai wacana penghapusan pajak, malah akan merugikan negara. Sebab negara tak akan memaksimalkan pendapatan dari pajak kendaraan yang selama ini merupakan salah satu pajak terbesar.
“Itu wacana yang bagus, tapi sepertinya di kita terlalu jauh. Masalahnya di kita ini, jangankan yang sudah rutin dan sesuai aturan, kewajiban harus bayar pajak, yang gratis saja, sebagian masih di-uangkan oleh oknum calo, seperti halnya pelayanan pembuatan kartu identitas. Jadi tidak masuk akal wacana ini,” ujar ungkap seorang warga yang ditemui, Sabtu (2/3/2019).
Warga bernama Sofyan (25), juga mengaku belum bisa memahami sepenuhnya wacana pengahapusan pajak kendaraan dan pemberlakuan SIM seumur hidup. “Wacana ini kalau memang benar terealisasi, tentu saya setuju banget. Kita tak perlu repot memperpanjang SIM karena berlaku seumur hidup seperti e-KTP dan tidak perlu bayar pajak setahun sekali,” ujarnya.
Tak Semua Kendaraan Bebas Pajak
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPD PKS Majalengka, Asep Aminudin mengatakan wacana SIM seumur hidup dan pajak motor dihapus diakuinya masih pro dan kontra. Namun, pihaknya menilai hal itu merupakan hal yang wajar. Pihaknya memastikan bahwa wacana SIM seumur hidup dan penghapusan pajak motor ber-CC kurang dari 150 adalah untuk melindungi masyarakat kalangan bawah.
“Ada beberapa negara yang sudah menerapkan SIM seumur hidup dan penghapusan pajak motor ber-CC rendah. Jadi bukan hal yang baru. Kami, dari PKS juga sudah survei se-Indonesia, 70 persen menyatakan setuju,” ungkapnya saat ditemui di kediamannya di wilayah Kecamatan Cigasong.
Asep menambahkan selama beberapa bulan sebelumnya, PKS merumuskan draft penghapusan pajak motor dan SIM seumur hidup seperti e-KTP. Ide dan gagasan tersebut telah memenuhi uji gagasan dan argumentasi di tingkat internal partai, untuk selanjutnya dilempar ke publik. Penghapusan pajak motor di bawah 150 CC termasuk rasional, karena uangnya bisa digunakan untuk menunjang kebutuhan keluarga.
“Dan kami juga telah memperhitungkan bahwa wacana ini tidak akan mengganggu terhadap kondusifitas kepegawaian di pemerintahan. Tidak akan menggangu anggaran untuk biaya pegawai, termasuk untuk kinerja. Adakah yang dirugikan? Tidak ada! Kecuali para oknum yang menangani soal itu, untuk memperkaya diri sendiri, misalnya calo-calo STNK,” ungkapnya.
Asep, kemudian melontarkan pertanyaan retoris apakah negara dirugikan? Sama sekali negara tidak rugi, mengingat sumber pendapatan yang masuk bukan hanya dari soal pajak. Saat ini PKS bahkan telah menyusun empat draf RUU, yang pertama draf RUU penghapusan pajak motor, kedua, draft RUU SIM seumur hidup, ketiga, draft RUU perlindungan ulama, dan ke-empat, draft RUU tentang penghapusan pajak bagi warga yang berpenghasilan di bawah Rp8 juta/bulan.
”Saat ini masih banyak warga yang was-was dan ketakutan, manakala melihat di jalan raya ada kumpulan petugas, yang sedang operasi atau rajia surat-surat kendaraan. Bilamana itu dihapus, mereka tak perlu ketakutan lagi. Yang penting mereka memakai alat perlindungan semacam helm. Tujuan lain terhadapan wacana ini adalah untuk meningkatkan indeks kebahagian di Indonesia yang saat ini masih minim. Intinya kita sudah survei se-Indonesia, sebanyak 70 persen setuju. Sederhananya, dari 5 orang yang disurvey itu 4 orang setuju dengan penghapusan pajak motor dan SIM seumur hidup,” tandasnya. (Oki Kurniawan)
