Next Post

Prestasi Olahraga Tak Terlihat dan Kepemudaan Tak Maju, Begini Kata Fraksi Golkar DPRD Cirebon

Caption: Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Cirebon soal pemandangan umum fraksi terkait RAPBD 2024. Foto : Joni
Caption: Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Cirebon soal pemandangan umum fraksi terkait RAPBD 2024. Foto : Joni

Cirebon, Indramayujeh.com-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon disebut menganaktirikan anggaran olahraga dan kepemudaan dalam RAPBD tahun anggaran 2024. Hal ini disampaikan oleh Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Cirebon saat rapat paripurna pada, Selasa (3/10/2023).

Anggota Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Cirebon, Khanafi mengungkapkan, dalam rapat paripurna pemandangan umum fraksi terhadap hantaran bupati atas RAPBD tahun anggaran 2024, menurut pengamatan pihaknya, tahun 2023 ini, prestasi olahraga Kabupaten Cirebon tidak terlihat sama sekali dalam berbagai jenjang dan berbagai cabang olahraga yang dinaungi oleh dinas terkait.

“Di mana perhatian kepala daerah pada insan olahraga. Bagaimana pengawasan kinerja pada dinas terkait?” ungkap Khanafi di DPRD Kabupaten Cirebon, Kamis (5/10/2023).

Di sisi lain, kata dia, perhatian untuk pengembangan, pelayanan kepemudaan pun juga menjadi pertanyaan pihaknya. Bahkan, indeks pembangunan kepemudaan Kabupaten Cirebon selalu berada pada posisi yang memalukan. Artinya, tidak ada progres kemajuannya sama sekali.

“Mohon saudara (Bupati Cirebon) menjelaskan kepada ormas, lembaga kepemudaan, lembaga olahraga, dan stakeholder terkait, alasan saudara menganaktirikan anggaran olahraga dan kepemudaan untuk tahun 2024?” ujar Khanafi.

Bahkan selama dua tahun berturut-turut, lanjut dia, Bupati dan Wakil Bupati Cirebon pun tidak memberikan penjelasan pada setiap hantaran nota keuangan rancangan APBD.

“Apakah untuk ditutup-tutupi, atau memang dianggap tidak penting,” tandasnya.

Selain itu, Fraksi Golkar juga mencermati tentang belanja pegawai sebesar Rp1,75 triliun lebih diduga rinciannya hanya copy-paste dari hantaran nota keuangan tahun sebelumnya.

Karena, kata dia, yang direncanakan untuk mencukupi kebutuhan belanja gaji dan tunjangan ASN, tambahan penghasilan ASN, tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya, serta gaji dan tunjangan kepala daerah harusnya lebih.

“Kalau melihat point pertama yakni kebutuhan belanja gaji dan tunjangan ASN saja sudah sebesar Rp 1,78 triliun lebih, berarti untuk satu poin saja harusnya sudah melebihi total jumlah di atas,” pungkasnya.(*)

indramayujeh

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Newsletter

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.

762ba2bf06f1b06afe05db59024a6990

Recent News