BANDUNG,Indramayujeh – Melalui sidang paripurna DPRD Jabar, APBD 2024 telah disepakati dan disahkan bersama Pejabat (Pj) Gubernur Jawa Barat pada Kamis, 15 November 2023 lalu.
Meski begitu, ada beberapa catatan yang diberikan mengenai pengesahan APBD 2023 tersebut.
Wakil Ketua Fraksi Gerindra Persatuan Daddy Rohanady mengatakan, berdasarkan kesepakatan bersama Pendapatan daerah disepakati sebesar Rp 35 triliun.
Angka tersebut mengalami kenaikan Rp 42.4 miliar dari Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Anggaran Sementara pada 8 September 2023.
Hal ini dikarenakan adanya tambahan Pendapatan Transfer, penurunan pajak rokok, dan penyesuaian pendapatan dari hasil kekayaan daerah yang dipisahkan (dividen).
Sementara itu, untuk komposisi Belanja Daerah ditetapkan sebesar Rp 36.7 triliun. Jumlah ini ada pengurangan sebesar Rp 292.4 miliar.
Pengurangan terjadi karena ada komposisi anggaran untuk belanja yang dialihkan untuk prioritas pada 2024 nanti.
‘’Jadi berdasarkan catatan saya setidaknya ada tujuh hal yang mempengaruhi pengurangan ada anggaran belanja daerah itu,’’ ujar Daddy ketika dihubungi, Sabtu, (24/11).
Menurutnya, pengurangan terjadi karena ada pengalihan dana hibah yang diberikan kepada KPU dan Bawaslu untuk keperluan Pemilu pada 2024.
Pengalihan tersebut dilakukan untuk keperluan dana hibah yag sudah direcanakan sejak penetapan APBD Perubahan 2023.
‘’Pemberian dana hibah ini untuk kepentingan pemilu dialokasikan secara bertahap,’’ ujar Daddy.
‘’Jadi alokasinya ini dibagi menjadi dua 40 persen pada tahun 2023 dan 60 persen pada tahun 2024,’’tambah Daddy.
Selain itu, peyesuaian juga diberkan untuk kepentingan belanja Organsasi Peragkat Daerah (OPD) yang diprioritaskan untuk keperluan peningkatan daya saing produk, inovasi samsat, dan fixed cost.
Belanja Daerah juga diberikan berupa bantuan hibah untuk kepentingan Partai Politik (Parpol) yang mengalami kenaikan karena memasuki tahun politik
Anggaran diberikan untuk dukungan kontingen PON-Peparnas dan instansi vertikal serta ada juga hibah yang untuk ormas keagamaan.
Selain itu, berdasarkan aspirasi dan dorongan dewan, alokasi anggaran juga diberikan untuk kewajiban yang sifatnya mengikat dalam bentuk pelayanan dasar ntuk masyarakat.
‘’Anggaran untuk PBI (Jaminan kesehatan masyarakat kurang mampu), honor POPT dan tenaga kesehatan tetap dialokasikan dan menjadi prioritas,’’ ujar politisi Partai Gerindra Jabar itu.
Selain itu, Ada tambahan alokasi untuk mandatory spending untuk pengawasan yang besarannya 0,30 persen.
APBD 2024 juga memberikan porsi untuk kelanjutan pembangunan insfrastruktur seperti untuk penuntasan kelanjutan operasional Legok Nangka.
Selain itu, ada juga untuk operasional penataan TPK Sarimukti, dan pengembangan energi baru terbarukan.
Ketujuh, penambahan APBD 2024 ini juga berasal dari efisiensi belanja program jalan mulus, belanja transfer, dan media komunikasi publik.
Sedangkan untuk pos Pembiayaan Daerah sebesar dialokasikan Rp 866.5 miliar.
Jumlah ini, mengalami kenaikan jika dibandingkan pada perencanaan yang dtetapkan ada KUA-PPAS sebesar Rp 334.9 miliar.
Hal ini, akibat ada penyesuaian kenaikan sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) dan pencairan Dana Cadangan Daerah (DCD).
Dengan demikian, secara keseluruhan, volume APBD Jabar Tahun Anggaran 2024 adalah Rp 37.3 miliar.
‘’Ini berarti ada penurunan sebesar Rp 292,4 miliar dari angka yang tertera pada KUA-PPAS,’’’ kata Daddy.
Kang Daro sapaan akrab Daddy Rohanaddy mengakui, selama pembahasan APBD 2024 banyak memiliki catatan dan penyesuaian.
Hal itu, karena Gubernur Jabar Ridwan Kamil berakhir masa jabatannya pada 2023. Sehingga Penyusunan APBD Jabar Tahun Anggaran 2024 dilakukan berpatokan pada Permendagri Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024.
Meski begitu, nilai anggaran yang sudah ditetapkan itu dirasakan masih sangat kurang jika melihat wilayah dan jumlah wlayah yang memiliki 27 Kabaten/Kota.
Daddy menambahkan, perbaikan di semua program/kegiatan harus dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang sudah dilakukan.
Mulai birokrasi pemerintahan, perekonomian, infrastruktur, serta kesejahteraan rakyat (pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, pemuda, olah raga, dan lain-lain) harus selalu ditingkatkan.
‘’Semoga saja APBD Jabar Tahun 2024 dapat menjadi pegangan semua pihak dalam menjalankan roda pemerintahan,’’ ujar Daddy.
Kendati begitu, Daddy mengingatkan, tujuan APBD tersebut harus menjadi sarana untuk mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Jabar.
Dengan begitu, nantinya setiap program pembangunan berjalan sesuai tujuannya untuk menyejahterakan masyarakat Jawa Barat.
‘’Tapi yang tak kalah penting pada pelaksanaannya tidak ada catatan kritis dari Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK),’’ ujar Kang Daro yang memiliki Daerah Pemilihan Cirebon – Indramayu itu (*)
