Cirebon, Indramayujeh.com-Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon menyoroti persoalan SD dan SMP negeri di wilayah setempat yang kekurangan banyak siswa atau peserta didik dalam PPDB tahun ajaran 2023-2024. Misalnya, seperti kejadian sekolah yang hanya mendapatkan satu siswa. Dan banyak SDN yang peserta didiknya mendapatkan 20 ke bawah dalam PPDB tahun ini.
Bahkan tak hanya SD, di tingkat SMPN pun 50 persen lebih sekolah tidak mencapai target dari kuota yang disediakan. Menurut Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon, Aan Setiawan persoalan ini terjadi karena mutu pendidikan di SD-SMP negeri itu kurang mumpuni.
Kemudian juga karena minimnya inovasi yang dilakukan pihak sekolah untuk mendapatkan perhatian masyarakat di sekitar lingkungan sekolah.
“Selain itu, performa sekolah tidak enak dipandang. Kumuh. Mutu kualitas pendidikannya kurang,” ujar Aan kepada wartawan, Kamis (27/7/2023).
Politisi PDI Perjuangan dari Dapil 5 tersebut juga mengungkapkan pengalamannya saat berkunjung ke salah satu sekolah di Kabupaten Cirebon. Ia mengaku mendapatkan informasi menarik dalam agenda kunjungan kerja DPRD tersebut.
“Dari kunjungan itu, saya mendapatkan informasi, kenapa tidak diminati penyebabnya karena lulusan dari sekolah tersebut nakal-nakal,” tandasnya..
Artinya, kata Aan, mutu pendidikannya tidak mumpuni, tidak sesuai dengan keinginan dari wali murid.
“Sejatinya, pendidikan itu bisa menciptakan karakter anak didiknya,” ucapnya.
Atas hal itu Aan pun menyarankan Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon harus menginventarisir sekolah yang tidak dalam kondisi optimal. Baik dari segi performanya, maupun hal lainnya.
Tak kalah penting, sambung dia, Disdik pun harus bisa lebih selektif, ketika muncul permintaan pembuatan sekolah baru.
“Pada saat perencanaan, yang mau buat sekolah baru jangan berdekatan dengan sekolah yang sudah ada. Karena bisa jadi, faktor penyebab lainnya, karena terlalu banyaknya sekolah baru,” ungkapnya.
Sementara saat dikonfirmasi, Kabid SD Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon, Ade Kandar membantah jika penyebab terjadinya masalah kekurangan peserta didik tersebut karena berdasarkan faktor peforma sekolah. Menuru dia, hal itu bukanlah menjadi penyebab utama.
“Kalau performa itu, diterjemahkan karena minimnya sarana prasarana sekolah, kami meyakini itu bukan penyebab utama. Paling berpengaruh karena banyaknya sekolah swasta,” katanya.
Meski demikian, pihaknya tidak menampik jika masih banyak sekolah yang membutuhkan perbaikan. Baik perbaikan total maupun sekadar rehab biasa.
Ade juga memastikan bahwa pada tahun 2023 ini, rehab untuk beberapa sekolah bisa digelar.
“Diharapkan nanti setelah rehab selesai, bisa menarik kepercayaan publik. Kalaupun terkait SDN Mulyasari yang hanya mendapatkan satu siswa, itu mah sudah dari dulu. Karena di sana tidak hanya SD saja. Ada tiga MI dan ada juga SDIT,” pungkasnya. (*)
