KUNINGAN –
Pembagian kalender Program Keluarga Harapan (PKH) bergambar Joko Widodo kepada masyarakat di Kabupaten Kuningan menuai polemik. Bawaslu mendapatkan informasi adanya penyebaran kalender yang diduga terdapat unsur kampanye itu, dalam kegiatan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) yang diselenggarakan Kementerian Sosial.
“Kita banyak menerima informasi kegiatan pendamping PKH di lapangan, diantarnaya penyebaran media cetak sosialisasi yang penyebarannya seperti kampanye. Informasi awal itu harus ditelusuri oleh Bawaslu, cara menelusuri dengan mengumpulkan keterangan dari pihak terkait seperti Dinas Sosial maupun Koordinator PKH Kabupaten,” kata Ketua Bawaslu Kuningan Ondin Sutarman, Rabu (3/4/2019).
Atas informasi itu, pihaknya mengundang pihak Dinas Sosial dan Koordinator PKH Kabupaten ke kantor Bawaslu untuk dimintai penjelasan, tentang bagaimana dan kapan kegiatan itu dilakukan.
“Intinya kita mengimbau kepada pendamping PKH yang ada di tiap kecamatan, bersikap netral walaupun mereka punya masyarakat binaan. Dalam setiap kegiatan bagi kelompok binaan itu jangan ditumpangi dengan kegiatan kampanye pemilu, apalagi sambil membawa caleg tertentu, jangan sampai terjadi,” tandasnya.
Dia menceritakan, ada kejadian di luar daerah bahwa calon legislatif memanfaatkan kegiatan yang difasilitasi oleh pemerintah. “Itu jangan sampai terjadi, itu gak boleh. Capres juga sama saja peserta pemilu, gak boleh. Jangan ditumpangi kegiatan kampanye oleh peserta pemilu,” tegasnya.
Usai meminta penjelasan pihak terkait baik Dinsos maupun PKH, pihaknya belum dapat menyimpulkan apakah ada unsur pelanggaran atau tidak. “Ya belum, sekarang kita baru mengumpulkan keterangan. Kegiatan klarifikasi ini untuk mencegah, tapi sampai sekarang tidak ada pelanggaran,” ucapnya.
Koordinator PKH Kabupaten, Endi Suhendi menuturkan, kedatangan ke Bawaslu hanya sebatas klarifikasi terkait media sosialisasi program PKH. “Katanya ada indikasi pengarahan ke salah satu paslon, padahal itu tidak ada. Itu program internal, itu medianya juga jelas tentang program PKH, didalamnya ada program PKH tahapan-tahapannya komplet di situ,” ujarnya.
Dia mengakui, memang pada kalender itu terdapat gambar Joko Widodo. Namun kapasitasnya sebagai Presiden RI bukan sebagai Paslon. “Itu memang ada gambar Presiden RI bukan calon, kita juga menjalankan tugas sebagai petugas di lapangan. Tidak ada indikasi untuk mengarahkan ke siapapun, kita mewanti-wanti untuk membagikan ini bagikan saja tidak ada pengarahan kemana-kemana ke salah satu paslon. Ini kebijakan pusat, surat tugasnya juga ada,” terangnya.
Dia menyebut, ada sekitar 45.778 kalender yang dibagikan sesuai dengan jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tersebar di Kabupaten Kuningan. Kalender ini diterima sejak 21 Maret lalu dan ditargetkan harus selesai pada 25 Maret 2019, dan kini sudah 91% tersebar di tingkat kabupaten.
“Karena ada pengaduan dibawah dikira itu kampanye mengarahkan ke salah satu paslon, silahkan buktikan. Karena saya sendiri secara tugas tidak boleh mengarahkan kemanapun calon, baik 01 atau 02 itu tidak ada,” tegasnya.
Sementara itu Kabid Pemberdayaan Sosial Dinsos Kuningan Yosep Yanuar ditemani Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial Edi Supriadi juga mendatangi kantor Bawaslu Kuningan. “Kita di sini klarifikasi tentang adanya kalender yang disebarkan dari Kementrian Sosial melalui anggota PKH. Jumlahnya kurang lebih 45 ribu yang memuat tentang program-program PKH,” terang Yosep.
Walaupun terdapat gambar Jokowi, Ia menilai, itu dalam kapasitas sebagai Presiden RI. Pembagian kalender juga dilakukan oleh anggota PKH, bukan dari Dinas Sosial. “Kalau surat edaran dari kementrian ada, itu langsung dari pusat melalui pendamping PKH. Tapi memang murni kalender sih tentang program PKH,” pungkasnya. (Andri)
